PROBLEMATIKA
PENDIDIKAN DI INDONESIA
Di ajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Profesi
Kependidikan
BAB I
PENDAHULUAN
A.
Latar Belakang
Pendidikan mempunyai tugas menyiapkan sumber daya manusia untuk
pembangunan. Derap langkah pembangunan selalu diupayakan seirama dengan
tuntutan zaman. Perkembangan zaman selalu memunculkan persoalan-persoalan baru
yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya.
Mengenai masalah pedidikan, perhatian pemerintah kita masih terasa sangat
minim. Gambaran ini tercermin dari beragamnya masalah pendidikan yang makin
rumit. Kualitas siswa masih rendah, pengajar kurang profesional, biaya
pendidikan yang mahal, bahkan aturan UU pendidikan kacau. Dampak dari
pendidikan yang buruk itu, negeri kita kedepannya makin terpuruk. Keterpurukan
ini dapat juga akibat dari kecilnya rata-rata alokasi anggaran pendidikan baik
di tingkat nasional, propinsi, maupun kota dan kabupaten.
B.
Rumusan Masalah
- Apa yang dimaksud problematika pendidikan?
- Apa saja masalah pokok pendidikan di Indonesia?
- Bagaimana solusi yang tepat untuk mengatasinya?
- Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi berkembangnya masalah pendidikan?
C.
Tujuan Masalah
- Untuk mengetahui arti problematika pendidikan.
- Untuk mengetahui macam-macam masalah pokok pendidikan di Indonesia.
- Untuk mengetahui solusi dari masalah-masalah pendidikan di Indonesia.
- Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi berkembangnya masalah pendidikan.
BAB II
PEMBAHASAN
A.
Problematika Pendidikan
Problematika adalah berasal dari akar kata bahasa Inggris “problem”
artinya, soal, masalah atau teka-teki. Juga berarti problematik, yaitu ketidak
tentuan.
Tentang pendidikan banyak definisi yang berbagai macam, namun secara umum
ada yang mendefinisikan bahwa, pendidikan adalah suatu hasil peradaban sebuah
bangsa yang dikembangkan atas dasar suatu pandangan hidup bangsa itu sendiri,
sebagai suatu pengalaman yang memberikan pengertian, pandangan, dan penyesuaian
bagi seseorang yang menyebabkan mereka berkembang. Definisi pendidikan secara
lebih khusus ialah suatu proses pertumbuhan di dalam mana seorang individu di
bantu mengembangkan daya-daya kemampuannya, bakatnya, kecakapannya dan
minatnya. Sehingga dapat di simpulkan disini bahwa pendidikan adalah, suatu
usaha sadar dalam rangka menanamkan daya-daya kemampuan, baik yang berhubungan
dengan pengalaman kognitif (daya pengetahuan), afektif (aspek sikap) maupun
psikomotorik (aspek ketrampilan) yang dimiliki oleh seorang individu.
Adapun yang dimaksud dengan problematika pendidikan adalah,
persoalan-persoalan atau permasalahan-permasalahan yang di hadapi oleh dunia
pendidikan, khususnya Negara Indonesia.
B.
Masalah-Masalah Pokok
Pendidikan di Indonesia
Pembangunan pendidikan yang sudah dilaksanakan sejak Indonesia merdeka
telah memberikan hasil yang cukup mengagumkan sehingga secara umum kualitas
sumberdaya manusia Indonesia jauh lebih baik. Namun dibandingkan dengan
negara-negara ASEAN, kita masih ketinggallan jauh, oleh karena itu, upaya yang
lebih aktif perlu ditingkatkan agar bangsa kita tidak menjadi tamu
terasing di Negri sendiri terutama karena terjajah oleh budaya asing dan
terpaksa menari diatas irama gendang irang lain. Upaya untuk membangun sumber
daya manusia yang berdaya saing tinggi, berwawasan iptek, serta bermoral dan
berbudaya bukanlah suatu pekerjaan yang relatif ringan. Hal ini di sebabkan
dunia pendidikan kita masih menghadapi berbagai masalah internal yang cukup
mendasar dan bersifat kompleks. Kita masih menghadapi sejumlah masalah
yang sifatnya berantai sejak jenjang pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi.
Rendahnya kualitas pada jenjang sekolah dasar sangat penting untuk segera
diatasi karena sangat berpengaruh terhadap pendidikan selanjutnya, ada beberapa
masalah internal pendidikan yang dihadapi, antara lain sebagai berikut.
a. Rendahnya pemerataan kesempatan belajar (equity) disertai banyaknya
peserta didik yang putus sekolah, serta banyaknya lulusan yang tidak
melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Hal ini identik dengan
ciri-ciri kemiskinan.
- Rendahnya mutu akademik terutama penguasaan ilmu pengetahuan alam (IPA), matematika, serta bahasa terutama bahasa inggris padahal penguasaan materi tersebut merupakan kunci dalam menguasai dan mengembangkan iptek.
- Rendahnya efisiensi internal karena lamanya masa studi melampaui waktu standart yang sudah ditentukan.
- Rendahnya efisiensi eksternal sistem pendidikan yang disebut dengan relevansi pendidikan, yang menyebabkan terjadinya pengangguran tenaga terdidik yang cenderung terus meningkat. Secara empiris kecenderungan meningkatnya pengangguran tenaga terdidik disebabkan oleh perkembangan dunia usaha yang masih di dominasi oleh pengusaha besar yang jumlahnya terbatas dan sangat mengutamakan efisiensi (padat modal dan padat teknologi). Dengan demikian pertambahan kebutuhan akan tenaga kerja jauh lebuh kecil dibandingkan pertambahan jumlah lulusan lembaga pendidikan.
- Terjadi kecenderungan menurunnya akhlak dan moral yang menyebabkan lunturnya tanggung jawab dan kesetiakawanan sosial, seperti terjadinya tawuran pelajar dan kenakalan remaja. Dalam hal ini pendidikan agama menjadi sangat penting menjadi landasan akhlak dan moral serta budi pekerti yang luhur perlu diberikan kepada peserta didik sejak dini. Dengan demikian, hal itu akan menjadi landasan yang kuat bagi kekokohan moral dan etika setelah terjun ke masyarakat. Masalah-masalah diatas erat kaitanya dengan kendala seperti keadaan geografis, demografis, serta sosio-ekonomi besarnya jumlah penduduk yang tersebar diseluruh wilayah geografis Indinesia cukup luas. Kemiskinan juga merupakan salah satu kendala yang memiliki hubungan erat dengan masalah pendidikan. Rendahnya mutu kinerja sistem pendidikan tidak hanya disebabkan oleh adanya kelemahan menejemen pendidikan tingkat mikro lembaga pendidikan, tetapi karena juga menejemen pendidikan pada tingkat makro seperti rendahnya efisiensi dan efektivitas pengolahan sistem pendidikan. Sistem dan dan tata kehidupan masyarakat tidak kondusif yang turut menentukan rendahnya mutu sistem pendidikan disekolah yang ada gilirannya menyebabkan rendahnya mutu peserta didik dan lulusannya. Kebijaksanaan dan progran yang ditujukan untuk mengatasi berbagai permasalahan di atas, harus di rumuskan secara spesifik karena fenomena dan penyebab timbulnya masalah juga berbeda-beda di seluruh wilayah Indonesia.
Sistem pendidikan menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sosial
budaya dan masyarakat sebagai supra sistem. Pembanguana sistem pendidikan tidak
mempunyai arti apa-apa jika tidak singkron dengan pembanguanan nasional. Kaitan
yang erat antara bidang pendidikan sebagai sistem dengan sistem sosial budaya
sebagai supra sistem tersebut, dimana sistem pendidikan menjadi bagiannya,
menciptakan kondisi sedemikian rupa sehingga permasalahan intern sistem
pendidikan itu menjadi sangat kompleks. Artinya suatu permasalahan intern dalam
sistem pendidikan selalu ada kaitan dengan masalah-masalah di luar sistem
pendidikan itu sendiri. Misalnya masalah mutu hasil belajar suatu sekolah tidak
dapat dilepaskan dari kondisi sosial budaya dan ekonomi masyarakat
disekitarnya, dari mana murid-murid sekolah tersebut berasal, serta masih
banyak lagi faktor-faktor lainnya diluar sistem persekolahan yang berkaitan
dengan mutu hasil belajar tersebut.
Berdasarkan kenyataan tersebut maka penanggulangan masalah pendidikan juga
sangat kompleks, menyangkut banyak komponen dan melibatkan banyak pihak.
Pada dasarnya ada dua masalah pokok yang dihadapi oleh dunia pendidikan di
tanah air kita dewasa ini, yaitui:
a. Bagaimana semua warga Negara dapat menikmati kesempatan pendidikan.
- Bagaimana pendidikan dapat membekali peserta didik dengan keterampilan kerja yang mantap untuk dapat terjun kedalam kancah kehidupan bermasyarakat.
Yang pertama mengenai masalah pemerataan, dan yang kedua adalah masalah
mutu, relevansi, dan juga efisiensi pendidikan.
Seperti telah dikemukakan diatas, pada bagian ini akan dibahas empat
masalah pokok pendidikan yang telah menjadi kesempatan nasional yang perlu
diprioritaskan penanggulangannya. Masalah yang dimaksud adalah:
1. Masalah Pemerataan Pendidikan
Dalam melaksanakan fungsinya sebagai wahana untuk memanjakan bangsa dan
kebudayaan nasional, pendidikan nasional diharapkan dapat menyediakan
kesempatan yang seluas-luasnya bagi seluruh warga Negara Indonesia untuk
memperoleh pendidikan.
Masalah pemerataan pendidikan adalah persoalan bagaiman sistem pendidikan
dapat menyediakan kesempatan yang seluas-luasnya kepada seluruh warga Negara
untuk memperoleh pendidikan, sehingga pendidikan itu menjadi wahana bagi
pembanguana sumber daya manusia untuk menunjang pembangunan.
Masalah pemerataan pendidikan timbul apabila masih banyak warga Negara
khususnya anak usia sekolah yang tidak dapat di tampung dalam sistem atau
lembaga pendidikan karena kurangnya fasilita pendidikan yang tersedia. Pada
masa awalnya, di tanah air kita Undang-Undang No 4 tahun 1950 sebagai
dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah. Pada bab XI pasal 17
berbunyi:
Tiap-tiap warga Negara republik Indonesia mempunyai hak yang sama diterima
menjadi murid suatu sekolah jika syarat-syarat yang ditetapkan untuk pendidikan
dan pengajaarn pada sekolah itu dipenuhi.
Selanjutnya dalam kaitannya dengan wajib belajar Bab VI pasal 10 ayat 1
menyatakan: ”semua anak yang berumur 6 tahun berhak dan yang sudah berumur 8
tahun diwajibkan belajar di sekolah, sedikitnya 6 tahun “ ayat 2 menyatakan:
“belajar di sekolah agama yang telah mendapat pengakuan dari menteri agama yang
dianggap telah memenuhi kewajiban belajar.
Landasan yuridis pemerataan pendidika tersebut penting sekali artinya,
sebagai landasan pelaksanaan upaya pemerataan pendidikan guna mengejar
ketinggalan kita sebagai akibat penjajahan.
Masalah pemerataan memperoleh pendidikan dipandang penting sebab jika
anak-anak usia sekolah memperoleh kesempatan belajar pada SD, maka mereka
memiliki bekal dasar berupa kemampuan membaca, menulis, dan berhitung sehingga
mereka dapat mengikuti perkembangan kemajauan melalui berbagai media massa dan
sumber belajar yang tersedia baik mereka itu nantinya berperan sebagai produsen
maupun konsumen. Dengan demikian mereka tidak terbelakang dan menjadi
penghambat pembangunan.
Oleh karena itu, dengan melihat tujuan yang terkandung di dalam upaya
pemerataan pendidikan tersebut yaitu menyiapkan masyarakat untuk dapat
berpatisipasi dalam pembangunan, maka setelah upaya pemerataan pendidikan
terpenuhi, mulai diperhatikan juga upaya pemerataan mutu pendidikan. Hal ini
akan dibicarakan pada butir tentang masalah mutu pendidikan.
Khusus pendidikan formal atau pendidikan persekolahan yang berjenjang dan
tiap-tiap jenjang memiliki fungsinya masing-masing maupun kebijaksanaan
memperoleh kesempatan pendidikan pada tiap jenjang itu diatur dengan
memperhitungkan faktor-faktor kuantitatif dan kualitatif serta relevansi yang
selalu ditentukan proyeksinya secara terus menerus dengan saksama.
Pada jenjang pendidikan dasar, kebijaksanaan penyediaan memperoleh
kesempatan pendidikan didasarkan atas pertimbangan faktor kuantitatif, karena
kepada seluruh warga Negara perlu di berikan bekal dasar yang sama. Pada
jenjang pendidikan menengah dan terutama pada jenjang pendidikan yang tinggi,
kebijakan pemertaan didasarkan atas pertimbangan kualitatif dan
relevansi, yaitu minat dan kemampuan anak, keperluan, tenaga kerja, dan keperluan
pengembangan masyarakat, kebudayaan, ilmu, dan tekonologi. Agar
tercapai keseimbangan antara faktor minat dengan kesempatan
memperoleh pendidikan, perlu diadakan penerangan yang seluas-luasnya mengenai
bidang-bidang pekerjaan dan keahlian dan persyaratannya yang dibutuhkan dalam
pembangunan utamanya bagi bidang-bidang yang baru dan langka.
Perkembangan upaya pemerataan pendidikan berlangsung terus menerus dari
pelita ke pelita. Didalam Undang-Undang No.2 tahun 1989 tengtang sistem
pendidikan nasional III tentang hak warga Negara untuk memperoleh pendidikan,
pasal 5 menyatakan: ”setiap warga Negara mempunyai hak yang sama untuk
memperoleh pendidikan”. Bahkan dalam pasal 7 mengenai hak telah di tegaskan
sebagai berikut: “penerimaan seorang peserta didik dalam suatu satuan
pendidikan diselenggarakan dengan tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku,
ras, kedudukan sosial, dan tingkat kemampuan ekonomi, dan dengan tetap
mengindahkan kekhususan satuan pendidikan yang bersangkutan.
Perkembangan iptek menawarkan beraneka ragam alternatif model pendidikan
yang dapat memperluas pelayanan kesempatan belajar. Dilihat dari segi waktu
belajarnya bervariasi dari beberapa jam, hari, minggu, bulan, sampai tahunan,
melalui proses tatap muka sampai pada lingkungan alam yang dapat mendung.
2. Masalah Mutu Pendidikan
Mutu pendidikan dipermasalahkan jika hasil pendidikan belum mencapai taraf
seperti yang diharapkan. Penetapan mutu hasil pendidikan pertama dilakukan oleh
lembaga penghasil sebagai produsen tenagan terhadap calon luaran, dengan sistem
sertifikasi. Selanjutnya jika luaran tesebut terjun kelapangan kerja penilaian
dilakukan oleh lembaga pemakai sebagai konsumen tenaga dengan sistem tes unjuk
kerja. Lazimnya masih dilakukan pelatihan dan pemagangan bagi calon untuk
penyesuaian dengan tuntutan persyaratan kerja dilapangan, dan berkarya.
Jadi mutu pendidikan pada akhirnya dilihat pada kualitas keluaranya. Jika
tujuan pendidikan nasioanl dijadikan kriteria, maka pertanyaanya adalah: apakah
keluaran dari sistem pendidikan menjadikan pribadi yang bertakwa, mandiri,
anggota masyarakat yang sosial yang bertanggung jawab. Dengan kata lain
keluaran ini mewujudkan diri sebagai manusia-manusia pembangunan yang dapat
membangun dirinya dan membangun lingkungannya. Kualitas luaran seperti tersebut
adalah nurturant effect. Meskipun disadari bahwa hakikatnya produk dengan
ciri-ciri seperti itu tidak semata-mata hasil dari sistem pendidikan itu
sendiri. Yang menjadi persoalan ialah bahwa cara pengukuran mutu produk
tersebut tidak mudah. Dan pada umumnya hanya dengan mengasosiasikan dengan
hasil belajar yang sering dikenal dengan EBTA atau hasil sipenmaru.
Padahal hasil belajar yang bermutu hanya mungkin dicapai melalui proses
belajar yang bermutu. Jika proses belajar tidak optimal sangat sulit diharapkan
terjadinya hasil belajar yang bermutu. Jika tidak terjadi belajar secara
optimal akan menghasilkan skor hasil ujian yang baik maka hampir dapat
dipastikan bahwa hasil belajar tersebut adalah semu. Berarti pokok permasalahan
mutu pendidikan lebih terletah pada masalah pemprosesan pendidikan. Selanjutnya
kelancara pemprosesan pendidikan ditunjang oleh komponen pendidikan yang
terdiri dari peserta didik, tenaga kependidikan, kurikulum, sarana
pembelajaran, dan juga masyarakat sekitar.
Masalah mutu pendidikan juga mencakup masalah pemerataan mutu, didalam Tap
MPR RI tentang GBHN dinyatakan bahwa titik berat pembanguan pendidikan
diletakkan pada peningkatan mutu setiap jenjang dan jenis pendidikan, dan dalam
rangka peningkatan mutu pendidikan khususnya untuk memacu untuk penguasaan ilmu
pengetahuan dan teknologi perlu lebih disempurnakan dan ditingkatkan pengajaran
ilmu pengetahuan alam dan matematika. Umumnya pendidikan di seluruh tanah air
pada umumnya menunjukkan daerah pedesaan lebih rendah dari daerah perkotaan.
3. Masalah Efisiensi Pendidikan
Pada hakikatnya masalah efisiensi adalah masalah pengelolaan pendidikan,
terutama dalam pemanfaatan dana dan sumber daya manusia.
Efesiensi artinya dengan menggunakan tenaga dan biaya sekecil-kecilnya
dapat diperoleh hasil yang sebesar-besarnya. Jadi, sistem pendidikan yang
efesien ialah dengan tenaga dan dana yang terbatas dapat di hasilkan sejumlah
besar lulusan yang berkualitas tinggi. Oleh sebab itu, keterpaduan pengelolaan
pendidikan harus tampak diantara semua unsur dan unit, baik antar sekolah
negeri maupun swasta, pendidikan sekolah maupun luar sekolah, antara lembaga dan
unit jajaran depertemen pendidikan dan kebudayaan.
Para ahli banyak mengatakan bahwa sistem pendidiakn sekarang ini masih
kurang efisien. Hal ini tampak dari banyaknya anak yang drop-out, banyak
anak yang belum dapat pelayanan pendidikan, banyak anak yang tinggal kelas, dan
kurang dapat pelayanan yang semestinya bagi anak-anak yang lemah maupun yang
luar biasa cerdas dan genius.
Oleh karena itu, harus berusaha untuk menemukan cara agar pelaksanaan
pendidikan menjadi efisien.
Masalah efisiensi pendidikan mempersoalkan bagaimana suatu sistem pendidikn
mendayagunakan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan pendidikan. Jika
penggunaannya hemat dan tepat sasaran dikatakan efisiensinya tinggi.
Beberapa masalah efisiensi pendidikan yang penting adalah:
a. Bagaimana tenaga kependidikan difungsikan
b. Bagaimana prasarana dan sarana pendidikan digunakan
c. Bagaimana pendidikan diselenggarakan
d. Masalah efisiensi dalam memfungsikan tenaga.
Masalah ini meliputi pengangkatan, penempatan, dan pengembanagan tenaga
kependidikan. Masalah pengangkatan terletak pada kesenjanagn antara stok tenaga
yang tesedia dengan jatah pengangkatan yang sangat terbatas. Pada masa 5 tahun
terakgir ini jatah pengangkatan setiap tahunnya hanya sekitar 20 % dari
kebutuhan tenaga lapangan. Sedangkan persediaan tenaga siap di angkat lebih
bear daripada kbutuhan di lapangan. Dengan demikian berarti lebih dari 80%
tenaga yang tersedia tidak segera difungsikan. Ini terjadi kemubadziran yang
terselubung, karena biaya investasi pengadaan tenaga tidak segera terbayar
kembali melalui pengabdian. Dan tenaga kependidikan khususnya guru tidak
disiapkan untk berwirausaha.
Masalah penempatan guru, khususnya guru bidang penempatan studi, sering
mengalami kepincanagn, tidak disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Suatu
sekolah menerima guru baru dalam bidang studi yang sudah cukup atau bahkan
sudah kelebihan, sedang guru bidang studi yang dibutuhkan tidak diberikan
karena terbatasnya jatah pengangkatan sehingga di tempatkan didaerah
sekolah-sekolah tertentu seorang guru bidang studi harus merangkap mengajarkan
bidang studi diluar kewenangannya, meskipun persediaan tenaga yang direncanakan
secara makro telah mencukupi kebutuhan, namun mengalami masalah penempatan
karena terbatasnya jumlah yang dapat diangkat dan sulitnya menjaring tenaga
kerja yang tesedia didaerah terpencil.
Masalah pengembanagan tenaga kependidikan di lapangan biasanya terlambat,
khususnya pada saat menyongsong hadirnya kurikulum baru. Setiap pembaruan
kurikulum menuntut adanya penyesuaian dari para pelaksana lapangan. Dapat
dikatakan umumnya penanganan pengembanagn tenaga pelaksana di lapangan sangat
lambat. Padahal proses pembekalan untuk dapat siap melaksanakan kurikulum baru
sangat memakan waktu. Akibatnya terjadi kesenjangan antara saat di rencanakan
berlakunya kurikulum dengan saat mulai dilaksanakan.dan pendidikan berlangsung
kurang efisien dan efektif.
4. Masalah Relevansi Pendidikan
Maslah relevensi adalah masalah yang timbul karena tidak sesuainya sistem
pendidikan dengan pembangunan nasional setara kebutuhan perorangan, keluarga,
dan masyarakat, baik dalam jangka pendek, maupun dalam jangka panjang.
Pendidikan merupakan faktor penunjang bagi pembangunan ketahanan nasional.
Oleh sebab itu, perlu keterpaduan di dalam perencanaan dan pelaksanaan pendidikan
dengan pembangunan nasional tersebut. Sebagai contoh pendidikan di sekolah
harus di rencanakan berdasarkan kebutuhan nyata dalam gerak pembangunan
nasional, serta memperhatikan ciri-ciri ketenagaan yang di perlukan sesuai
dengan keadaan lingkungan di wilayah-wilayah lingkungan tertentu.
Telah dijelaskan pada bagian terdahulu bahwa tugas pendidikan ialah
menyiapkan sumber daya manusia untuk pembangunan. Masalah relevansi pendidikan
mencakup sejauh mana sistem pendidikan dapat menghasilkan luaran
yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan, yaitu masalah-masalah seperti yang
digambarkan dalam rumusan tujuan pendidikan nasional.
Luaran pendidikan diharapkan dapat mengisi semua sektor pembangunan yang
beraneka ragam seperti sektor produksi, sektor jasa. Baik dari segi jumlah
maupun dari segi kualitas. Jika sistem pendidikan menghasilkan luaran yang
dapat mengisi semua sektor pembangunan baik yang aktual maupun yang potensial
dengan memenuhi kriteria yang dipersyaratkan oleh lapangan kerja, maka
relevansi pendidikan dianggap tinggi.
Sebenarnya kriteria relevansi seperti yang dinyatakan tersebut cukup
ideal jika dikaitkan dengan kondisi sistem pendidikan pada umumnya dan gambaran
tentang pekerjaan yang ada antara lain sebagai berikut:
a. Status lembaga pendidikan sendiri masih bermacam-macam kualitasnya.
b. Sistem pendidikan tidak pernah menghasilkan luaran siap pakai. Yang ada
ialah siap kembang.
c. Peta kebutuhan tenaga kerja dengan persyaratannya yang dapat digunakan
sebagai pedoman oleh lembaga-lembaga pendidikan untuk menyusun programnya tidak
tersedia.
Dari keempat macam masalah pendidikan tersebut masing-masing dikatakan
teratasi jika pendidikan:
a. Dapat menyediakan kesempatan pemerataan belajar, artinya semua warga Negara
yang butuh pendidikan dapat ditampung daalm suatu satuan pendidikan.
b. Dapat mencapai hasil yang bermutu artinya: perencanaan, pemprosesan
pendidikan dapat mencapai hasil sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan.
c. Dapat terlaksana secara efisien artinya: pemrosesan pendidikan sesuai
dengan rancangan dan tujuan yang ditulis dalam rancangan.
d. Produknya yang bermutu tersebut relevan, artinya: hasil pendiidkan sesuai
dengan kebutuhan masyarakat dan pembangunan.
Pada dasarnya pembangunan dibidang pendidikan tentu menginginkan
tercapainya pemerataan pendidikan dan pendidikan yang bermutu sekaligus. Ada
dua faktor yang dapat dikemukakan sebagai penyebab mengapa pendidikan yang
bermutu belum dapat diusahakan pada saat demikian, yaitu:
Pertama: gerakan perluasan pendidikan untuk melayani pemerataan
kesempatan pendidikan bagi rakyat banyak memerlukan penghimpunan dan pengerahan
dana dan daya.
Kedua: kondisi satuan-satuan pendidikan pada saat demikian
mempersulit upaya peningkatan mutu karena jumlah murid dalam kelas terlalu
banyak, pengerahan tenaga pendidik yang kurang kompeten, kurikulum yang belum
mantap, sarana yang tidak memadai.
Meskipun demikian pemerataan pendidiakn tidak dapat diabaikan karena upaya
tersebut, terutama pada saat suatu bangsa sedang memulai membangun mempunyai
tujuan ganda, yaitu disamping tujuan politis juga tujuan pembanguan yaitu
memberikan bekal dasar kepada warga Negara agar dapat menerima informasi dan
memiliki pengetahuan dasar untuk mengembangkan diri sehingga dapat
perpatisipasi dalam pembanguanan.
Dalam uraian tersebut tampak bahwa masalah pemerataan berkaitan erat dengan
masalah mutu pendidikan.
Bertolak dari gambaran tersebut terlihat juga kaitannya dengan masalah
efisiensi. Karena kondisi pelaksanaan pendidikan tidak sempurna, maka dengan
sendirinya pelaksanaan pendidikan dan khususnya proses pembelajaran berlangsung
tidak efisien. Hasil pendidikan belum dapat diharapkan relevan dengan kebutuhan
masyarakat pembangunan, baik secara kuantitatif maupun kualitatif.
C. Solusi Pemecahan Problematika Pendidikan di Indonesia
1. Solusi Masalah Pemerataan Pendidikan
Banyak macam pemecahan masalah yang telah dan sedang dilakukan oleh
pemerintah untuk meningkatkan pendidikan dalam rangka mencerdaskan
kehidupan bangsa, langkah-langkah ditempuh melalui cara konvesional dan cara inovatif.
a. Cara konvesional antara lain:
-
Membangun gedung sekolah seperti SD inpres dan atau
ruangan belajar.
-
Menggunakan gedung sekolah untuk double shift (sistem
bergantian pagi dan sore).
Sehubungan dengan itu yang perlu digalakkan, utamanya untuk pendidikan
dasar ialah membangkitkan kemauan belajar bagi masyarakat yang kurang mampu
agar mau menyekolahkan anaknya.
b.
Cara Inovatif antara lain:
Sistem pamong (pendidikan oleh masyarakat, orang tua, dan guru) atau inpact
sistem, sistem tersebut dirintis di solo dan didiseminasikan ke beberapa
provinsi.
-
SD kecil pada daerah terpencil
-
Sistem guru kunjung
-
SMP terbuka
-
Kejar paket A
dan b
-
Belajar jarak jauh, seperti di universitas terbuka.
2. Solusi Masalah Mutu, Efisiensi dan Relevansi Pendidikan
Meskipun untuk tiap-tiap jenis dan jenjang pendidikan masing-masing
memiliki kekhususan, namun pada dasarnya pemecahan masalah mutu pendiidkan
bersasaran pada perbaikkan kualitas komponen pendidikan serta mobilitas
komponen-komponen tersebut. Upaya tersebut pada gilirannya diharapkan dapat
meningkatkan kualitas proses pendidikan dan pengalaman belajar peserta didik,
dan menghasilkan hasil pendidikan.
a.
Upaya pemecahan masalah masalah mutu pendidikan dalam
garis besarnya meliputi hal-hal yang bersifat sebagai fisik dan lunak,
personalia, dan manajemen. Sebagai berikut:
Seleksi yanglebih rasional terhadap masukan mentah, khususnay untuk Slta
dan PT.
Pengembanagn kemanpuan tenaga
kependidikan melalui studi lanjut.
Penyempurnaaan kurikulum
Pengembanagan prasarana yang menciptakan lingkungan yang tenteram untuk
belajar
Penyempurnaan sarana belajar seperti buku paket, media pembelajaran
Peniungkatan adminisrasi manajemen khususnya yang mengenai anggaran
Kegiatan pengendalian mutu.
D.
Faktor-Faktor Yang
Mempengaruhi Berkembangnya Masalah Pendidikan
Permasalahan pokok pendidikan sebagaimana telah diutarakan diatas merupakan
masalah pembangunan mikro, yaitu masalah-masalah yang berlangsung di dalam
sistem pendidikan sendiri. Masalah mikro tersebut berkaitan dengan masalah
makro pembangunan, yaitu masalah di luar sistem pendidikan, sehingga harus
diperhitungkan dalam memecahkan masalah mikro pendidikan. Masalah makro ini
meliputi masalah perkembangan internasional, masalah demografi, masalah
politik, ekonomi, dan sosial budaya, serta masalah perkembangan regional.
Masalah-masalah makro yang merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi
berkembangnya masalah pendidikan, yaitu:
1. Perkembangan Iptek Dan Seni
a. Perkembangan Iptek
Terdapat hubungan yang erat antara pendidikan dan iptek (ilmu pengetahuan
dan teknologi). Ilmu pengetahuan merupakan hasil eksplorasi secara sistem dan
terorganisasi mengenai alam semesta , dan teknologi adalah penerapan yang
direncanakan dari ilmu pengetahuan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat.
Sebagai contoh hubungan antara pendidikan dan iptek, misalnya sering suatu
teknologi baru yang digunakan suatu proses produksi menimbulkan kondisi ekonomi
sosial baru lantaran perubahan persyaratan kerj, dan mungkin juga penguraian
jumlahtenaga kerja atau jam kerja, kebutuhan bahan-bahan baru, sistem pelayanan
baru, sampai pada berkembangnya gaya hidup baru, kondisi tersebut minimal bisa
mempengaruhi perubahan isi pendidikan dan metodenya, bahkan mungkin rumusan
baru tunjangan pendidikan, otomatis juga sarana sarana penunjangnya seperti
sarana laboratorium dan ketenangan. Semua perubahan tersebut tentu juga membaw
masalah dalam skala nasional yang tidak sedikit memakan biaya. Contoh di atas
memberikan gambaran pengaruh tidak langsung iptek terhadap sistem pendidikan.
Di samping pengaruh tidak langsung juga banyak pengaruh yang langsung dalam
sistem pendidikan dalam bentuk berbagai macam inovasi atau pembaruan dengan
aksentuasi tujuan yang bermacam-macam pula. Ada yang bertujuan untuk mengatasi
kekurangan guru dan gedung sekolah seperti sistem Pamong dan SMP terbuka,
pengadaan guru relatif cepat seperti dengan program diploma, perlindungan
terhadap profesi guru seperti program akta mengajar. Hampir setiap inovasi
mengundang masalah. Pertama, karena belum ada jaminan bahwa inovasi itu
pasti membawa hasil. Kedua, pada dasarnya orang merasa ragu dan
gusar jika menghadapi hal baru. Masalahnya ialah bagaimana cara memperkenalkan
suatu inovasi agar orang menerimanya. Setiap inovasi mengandung dua aspek yaitu
aspek konsepsional (memuat ide, cita-cita, dan prinsip-prinsip) dan aspek
struktur operasional (teknik pelaksanaannya).
b.
Perkembangan Seni
Kesenian merupakan aktivitas berkreasi manusia, secara individual ataupun
kelompok yang menghasilkan sesuatu yamg indah. Melalui kesenian manusia dapat
menyalurkan dorongan berkreasi (mencipta) yang bersifat orisinil (bukan tiruan)
dan dorongan spontanitas dalam menemukan keindahan. Dilihat dari segi tujuan
pendidikan yaitu terbentuknya manusia seutuhnya, aktivitas kesenian mempunyai
andil yang besar karena dapat mengisi pengembangan dominan afektif khususnya
emosi yang positif dan konstruktif serta keterampilan disamping domain kognitif
yang sudah digarap melalui program /bidang studi yang lain. Dilihat dari segi
lapangan kerja, dewasa ini dunia seni dengan segenap cabangnya telah mengalami
perkembangan pesat dan semakin mendapat tempat dalam kehidupan masyarakat.
2.
Laju Pertumbuhan Penduduk.
Masalah kependudukan dan kependidikan bersumber pada 2 hal, yaitu:
a.
Pertambahan Penduduk.
Dengan bertambahnya jumlah penduduk maka penyediaan prasarana dan sarana
pendidikan beserta komponen penunjang terselenggaranya pendidikan harus di
tambah. Dan ini berarti beban pembangunan nasional menjadi bertambah.
Pertumbuhan penduduk yang dibarengi dengan meningkatnya usia rata-rata dan
penurunan angka kematian, mengakibatkan berubahnya struktur kependudukan, yaitu
proporsi penduduk usia sekolah dasar menurun, sedangkan proporsi penduduk usia
sekolah lanjutan, angkatan kerja, dan penduduk usia tua meningkat berkat
kemajuan bidang gizi dan kesehatan. Dengan demikian terjadi pergesaran
permintaan akan fasilitas pendidikan, yaitu untuk sekolah lanjutan cenderung
lebih meningkat dibanding dengan permintaan akan fasilitas sekolah dasar.
Sebagai akibat lanjutan, permintaan untuk lanjutan keperguruan tinggi juga
meningkat, khusus untuk penduduk usia tua yang jumlahnya meningkat perlu
disediakan pendidikan non formal.
b.
Penyebaran Penduduk
Penyebaran penduduk diseluruh pelosok tanah air tidak merata. Ada daerah
yang padat penduduk, terutama di kota-kota besar dan daerah yang penduduknya
jarang yaitu daerah pedalaman khususnya di daerah terpencil yangberlokasi di
pegunungan dan di pulau-pulau. Sebaran penduduk seperti digambarkan itu
menimbulkan kesulitan dalam penyediaan sarana pendidikan. Sebagai contoh adalah
dibangunya SD kecil untuk melayani kebutuhan akan pendidikan di daerah
terpencil pada pelita V, di samping SD yang reguler. Belum lagi kesulitan dalam
hal penyediaan dan penempatan guru.
3.
Aspirasi Masyarakat
Dalam dua dasa warsa terakhir ini aspirasi masyarakat dalam banyak hal
meningkat, khususnya aspirasi terhadap pendidikan hidup yang sehat,
aspirasi terhadap pekerjaan, kesemuanya ini mempengaruhi peningkatan aspirasi
terhadap pendidikan. Pendidikan dianggap memberi jaminan bagi peningkatan taraf
hidup dan pendakian ditangga sosial. Gejala yang timbul ialah
membanjirnya pelamar pada sekolah-sekolah. Arus pelajar menjadi meningkat. Di
kota-kota , di samping pendidikan formal mulai bermunculan beraneka ragam pendidikan
nonformal. Beberapa hal yang tidak dikehendaki antara lain ialah seleksi
penerimaan siswa pada berbagai jenis dan jenjang pendidikan menjadi kurang
objektif, jumlah murid dan siswa perkelas melebihi yang semestinya, jumlah
kelas setiap sekolah membengkak , diadakannya kesempatan belajar bergilir pagi
dan sore dengan pengurangan jam belajar, kurang sarana belajar, kekurangan
guru, dan seterusnya. Keterbelakangan budaya adalah istilah yang diberikan oleh
sekelompok masyarakat (yang menganggap dirinya sudah maju) kepada masyarakat
lain pendukung suatu budaya . bagi masyarakat pendukung budaya, kebudayaannya
pasti dipandang sebagai sesuatu yang bernilai dan baik.
4.
Keterbelakangan Budaya
Dan Sarana Kehidupan.
Keterbelakangan budaya adalah istilah yang diberikan oleh sekelompok
masyarakat (yang menganggap dirinya sudah maju) kepada masyarakat lain
pendukung suatu budaya.
Bagi masyarakat pendukung budaya, kebudayaannya pasti dipandang sebagai
sesuatu yang bernilai dan baik. Sesungguhnya tidak ada kebudayaan yang secara
mutlak statis, apalagi mandeg, tidak mengalami perubahan. Sekurang-kurangnya
bagian unsur-unsurnya yang berubah jika tidak seluruhnya secara utuh. Perubahan
kebudayaan terjadi karena ada penemuan baru dari luar maupun dari dalam
lingkungan masyarakat sendiri.
Kebudayaan baru itu baik bersifat material seoerti peralatan-peralatan
pertanian, rumah tangga, transportasi, telekomunikasi, dan yang bersifat non
matreial seperti paham atau konsep baru tentang keluarga berencana, budaya
menabung, penghargaan terhadap waktu, dan lain-lain.
Keterbelakangan budaya terjadi karena:
a. Letak geografis tempat tinggal suatu masyarakat (misal terpencil)
b. Penolakan masyarakat terhadap datangnya unsur budata baru karena tidak
dipahami atau karena dikhawatirkan akan merusak sendik masyarakat.
c. Ketidakmampuan masyarakat secara ekonomis menyangkut unsur kebudayaan
tersebut.
aSehubungan dengan
faktor penyebab terjadinya keterbelakangan budaya umumnya dialami oleh:
a. Masyarakat daerah terpencil.
b. Masyarakat yang tidak mampu secara ekonomis.
c. Masyarakat yang kurang terdidik.
Yang menjadi masalah ialah bahwa kelompok masyarakat yang terbelakang
budayanya tidak ikut berperan serta dalam pembangunanmsebab mereka kurang
memiliki dorongan untuk maju. Jadi inti permasalahannya ialah menyadarkan
mereka akan ketertinggalannya, dan bagaimana cara menyediakan sarana kehidupan,
dan bagaimana sistem pendidikan dapat melibatkan mereka. Jika sistem pendidikan
dapat menggapai masyarakat terbelakang kebudayaanya berarti melibatkan mereka
untuk berperan serta dalam pembangunan.
BAB III
PENUTUP
A.
Kesimpulan
Problematika pendidikan adalah, persoalan-persoalan atau
permasalahan-permasalahan yang di hadapi oleh dunia pendidikan, khususnya
Negara Indonesia. Dunia pendidikan kita masih menghadapi berbagai masalah
internal yang cukup mendasar dan bersifat kompleks. Kita masih menghadapi
sejumlah masalah yang sifatnya berantai sejak jenjang pendidikan dasar
sampai pendidikan tinggi. Rendahnya kualitas pada jenjang sekolah dasar sangat
penting untuk segera diatasi karena sangat berpengaruh terhadap pendidikan
selanjutnya.
Pada dasarnya ada dua masalah pokok yang dihadapi oleh dunia pendidikan di
tanah air kita dewasa ini, yaitui:
- Bagaimana semua warga Negara dapat menikmati kesempatan pendidikan.
- Bagaimana pendidikan dapat membekali peserta didik dengan keterampilan kerja yang mantap untuk dapat terjun kedalam kancah kehidupan bermasyarakat.
Yang pertama mengenai masalah pemerataan, dan yang kedua adalah masalah
mutu, relevansi, dan juga efisiensi pendidikan.
1. Masalah Pemerataan Pendidikan
Masalah pemerataan pendidikan adalah persoalan bagaiman sistem pendidikan
dapat menyediakan kesempatan yang seluas-luasnya kepada seluruh warga Negara
untuk memperoleh pendidikan, sehingga pendidikan itu menjadi wahana bagi
pembanguana sumber daya manusia untuk menunjang pembangunan. Masalah pemerataan
pendidikan timbul apabila masih banyak warga Negara khususnya anak usia sekolah
yang tidak dapat di tampung dalam sistem atau lembaga pendidikan karena
kurangnya fasilita pendidikan yang tersedia.
2. Masalah mutu pendidikan
Berarti pokok permasalahan mutu pendidikan lebih terletak pada masalah
pemprosesan pendidikan. Selanjutnya kelancaran pemprosesan pendidikan ditunjang
oleh komponen pendidikan yang terdiri dari peserta didik, tenaga kependidikan,
kurikulum, sarana pembelajaran, dan juga masyarakat sekitar. Dan Masalah mutu
pendidikan juga mencakup masalah pemerataan mutu.
3. Masalah Efisiensi Pendidikan
Pada hakikatnya masalah efisiensi adalah masalah pengelolaan pendidikan,
terutama dalam pemanfaatan dana dan sumber daya manusia. Dan sistem pendidikan
yang efesien ialah dengan tenaga dan dana yang terbatas dapat di hasilkan
sejumlah besar lulusan yang berkualitas tinggi. Para ahli banyak mengatakan
bahwa sistem pendidiakn sekarang ini masih kurang efisien. Masalah
efisiensipendidikan mempersoalkan bagaimana suatu sistem pendidikn
mendayagunakan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan pendidikan. Jika
penggunaannya hemat dan tepat sasaran dikatakan efisiensinya tinggi. Masalah
ini meliputi pengangkatan, penempatan, dan pengembanagan tenaga kependidikan.
4. Masalah Relevansi Pendidikan
Masalah relevansi pendidikan mencakup sejauh mana sistem
pendidikan dapat menghasilkan luaran yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan,
yaitu masalah-masalah seperti yang digambarkan dalam rumusan tujuan pendidikan
nasional.
-
Alternatif solusinya:
1. Solusi Masalah Pemerataan Pendidikan
Dengan Cara
konvesional antara lain:
a. Membangun gedung sekolah seperti SD inpres dan atau ruangan belajar.
b. Menggunakan gedung sekolah untuk double shift (sistem bergantian pagi dan
sore).
2. Solusi Masalah Mutu, Efisiensi dan Relevansi Pendidikan
Dengan Upaya pemecahan masalah masalah mutu pendidikan dalam garis besarnya
meliputi hal-hal yang bersifat sebagai fisik dan lunak, personalia, dan
manajemen. Sebagai berikut:
a.
Seleksi yanglebih rasional terhadap masukan mentah,
khususnay untuk Slta dan PT.
b.
Pengembanagn kemanpuan tenaga kependidikan melalui
studi lanjut.
c.
Penyempurnaaan kurikulum
d.
Pengembanagan prasarana yang menciptakan lingkungan
yang tenteram untuk belajar
e.
Penyempurnaan sarana belajar seperti buku paket, media
pembelajaran
f.
Peniungkatan adminisrasi manajemen khususnya yang
mengenai anggaran
g.
Kegiatan pengendalian mutu.
Permasalahan pokok pendidikan sebagaimana telah diutarakan diatas merupakan
masalah pembangunan mikro, yaitu masalah-masalah yang berlangsung di dalam
sistem pendidikan sendiri. Masalah mikro tersebut berkaitan dengan masalah
makro pembangunan, yaitu masalah di luar sistem pendidikan, sehingga harus
diperhitungkan dalam memecahkan masalah mikro pendidikan.
Masalah-maslah makro yang merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi
berkembangnya masalah pendidikan, yaitu:
- Perkembangan iptek dan seni.
- Laju pertumbuhan penduduk.
- Aspirasi masyarakat.
- Keterbelakang budaya dan sarana kehidupan.